Persiapan KTH dalam pembuatan bibit tahun 2018 Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
"Bersama Kita Bisa" Hijaukan Alam, Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera.
Persiapan yang baik adalah awal menuju sukses.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGHIJAUAN LINGKUNGAN SEBAGAI ALTERNATIF KONSERVASI SECARA VEGETATIf DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT.

Gambar
  Penghijauan Lingkungan adalah upaya meningkatkan luas kawasan hijau di luar kawasan hutan untuk menjaga ekosistem, memperbaiki kualitas lahan dan udara, serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Penghijauan Lingkungan   melibatkan penanaman pohon di berbagai area seperti fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, sekitar permukiman, dan taman. Penghijauan Lingkungan juga mencakup pengelolaan lingkungan secara keseluruhan, termasuk penanaman pohon,   dan pelestarian hutan,   Penghijauan lingkungan merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan nyaman bagi semua makhluk hidup.   Manfaat penghijauan Lingkungan antara lain. 1.    Manfaat Secara Ekologis, Tanaman merupakan payung bagi tanah,sehingga tanah dapat terlindung dari jatuhnya air hujan secara langsung,dengan demikian tanah yang tertutup oleh tanaman atau tumbuhan,akan relative lebih aman dari hujan dan panas   dari pada tanah yan...
Baca selengkapnya

SOSIALISASI SURAT ANGKUT KAYU RAKYAT (SAKR) SEBAGAI DOKUMEN RESMI SURAT ANGKUT HASIL HUTAN KAYU BULAT DARI HUTAN RAKYAT DI KTH ARGO CUPU LESTARI DESA MAGUHAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

Gambar
Peraturan Pemerintah Nomer 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan pasal 176, Menyebutkan bahwa, Semua Hasil Hutan yang berasal dari hutan Hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/ berat dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia no 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Hak; Pasal 286 point 1,  menyatakan pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkuatan lanjutan  dari TPT-KB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil hutan hak. Mengacu pada Permen LHK RI No 8 Tahun 2021, pasal 286 point 1, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan Wilker Ponorogo mengadakan sosialisai penggunaan dan pengisihan SAKR di Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Cupu Lestari Desa Maguhan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Dalam ke...
Baca selengkapnya

SOSIALISASI PERHUTANAN SOSIAL DI KHDPK OLEH CDK WILAYAH PACITAN POKJA 2 UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PERHUTANAN SOSIAL

Gambar
  Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan  Hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya  . Perhutanan Sosial didalam  pemanfaatannya ada beberapa sekema, antara lain    : a.      Hutan Desa (HD) b.      Hutan Kemasyarakatan (HKm) c.      Hutan Tanaman Rakyat (HTR) d.      Hutan Adat (HA) e.    Kemitraan Kehutanan.   Dari sekema perhutanan Sosial tersebut ada ketentuan- ketentuan yang harus di perhatikan dan harus dilakukanuntuk menentukan sekema apa yang bisa dipilih oleh calon  kelompok pelaksana pengelolaan perhutanan sosial di pulau jawa  antara lain :  1.  H UTAN  DESA (HD) Kawasan Hutan ...
Baca selengkapnya